Dialog Damai Papua – Indonesia Sebagai Solusi Adil dan Bermartabat

Ide penyelenggaraan Dialog Damai Papua – Indonesia merupakan solusi yang adil dan bermartabat bagi rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia di dalam upaya menyelesaikan konflik sosial-politik yang terus berkepanjangan di Tanah Papua selama ini.

 

Akar konflik tentang soal perbedaan pemahaman tentang sejarah integrasi politik Papua yang berawal dari penyelenggaraan Tindakan Pilihan Bebas [Act of Free Choice] atau yang disebut oleh pemerintah Indonesia dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat [PEPERA] tahun 1969 sudah semestinya dibicarakan secara terbuka diantara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

 

Ini adalah akar konflik utama, karena hingga dewasa ini dan terus ke depannya nanti, orang asli Papua tetap merasa mereka diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi serta sangat merendahkan martabat mereka sebagai sebuah komunitas manusia di dunia yang tidak pernah diikutsertakan dalam membicarakan nasib masa depan mereka pada tahun 1962.

 

Ketika terjadi sengketa politik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda terhadap status tanah Papua pada tahun 1962 yang berujung pada ditandatanganinya Perjanjian New York [New York Agreement] tanggal 15 Agustus 1962, orang-orang asli Papua sebagai sebuah komunitas rakyat yanga dalah penduduk asli Tanah Papua sama sekali tidak pernah dilibatkan dan atau dimintai pertimbangnnya sama sekali, baik oleh Indonesia, Belanda maupun Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa [PBB].

 

Bagaimanapun harus disadari sungguh oleh Presiden SBY dan jajarannya bahwa status politik tanah Papua dan rakyat Papua secara hukum menurut Resolusi 2504 adalah belum final dan bersifat tidak mengikat [not legally binding]. Sehingga penyelesaian secara politik sangat penting untuk ditempuh, diantaranya dengan menggunakan media Dialog Damai [Peacefull Dialogue] tersebut.

 

Sebagai salah satu Pekerja Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya ingin menyerukan kepada Presiden SBY dan jajaran pemerintahannya agar mempertimbangkan secara matang akan tawaran Dialog Papua-Indonesia sebagai alternative media dalam mencari penyelesaian terhadap konflik berkepanjangan yang terus terjadi di Tanah Papua selama hampir 50 tahun terakhir ini.

 

Demikian komentar !

Peace,

Yan Christian Warinussy

 

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/salah satu Advokat Senior di Tanah Papua/Anggota Steering Committee Foker LSM se Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award Tahun 2005 dari Canada.-

 

Scroll to Top