Dialog Damai Butuh Kerja Keras

Jayapura – Dialog damai untuk menyelesaikan persoalan Papua, butuh kerja keras. Menuju dialog, semua elemen perlu dilibatkan.

 

“Masalah Papua sangat kompleks, kita tidak saja berbicara sejarah. Tapi juga masa depan Papua. Apa yang mau kita cari dari dialog? Apakah perdamaian atau perselisihan, itu yang harus disepakati dulu,” kata Rafael Kapura, kandidat Doktor Universitas Indonesia.

 

Ia mengatakan, jika kemudian pelaksanaan dialog lebih mengancam kehidupan warga Papua, atau melemahkan perjuangan kemanusiaan, sebaiknya perlu suatu model pendekatan yang lebih baik. Saat ini tidak seluruh orang Papua setuju dengan dialog. “Dialog memang harus bertingkat tingkat. Tidak bisa sekaligus, ada pihak yang bersikeras tujuannya dimasukan dalam dialog, ada banyak kelompok mau terlibat dalam dialog, sehingga disini butuh format yang baik,” jelasnya.

 

Menurut dia, dialog Papua mencari jalan tengah. Jakarta pasti tidak mau berbicara referendum atau Papua Merdeka. Sementara kelompok tertentu di Papua menginginkan pembahasan itu. “Disini kedua pihak harus menyetujui apa yang akan dibicarakan. Saya kira, tujuan dari dialog adalah untuk Papua dimasa nanti,” katanya.

 

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menegaskan, sangat bijaksana apabila Presiden SBY mau membuka diri bagi dimulainya pembicaraan penting mempersiapkan dialog Jakarta-Papua.

 

“Bagaimanapun rakyat Papua sudah berjalan cukup jauh dalam memetakan berbagai hal yang selama ini merupakan masalah yang terjadi serta potensi-potensi pemicu terjadinya masalah. Hal itu terbukti dalam penyelenggaraan Konferensi Perdamaian di Tanah Papua pada tanggal 5-7 Juli 2011 yang lalu yang difasilitasi oleh Jaringan Damai Papua,” kata Warinussy.

 

Sekretaris Departemen HAM dan KPKC Klasis GKI Manokwari itu menjelaskan, dari sisi strategi penyelesaian konflik di Tanah Papua, orang asli Papua sebenarnya sudah menetapkan pilihannya untuk menempuh jalur dialog yang komprehensif, adil, bermartabat dan setara serta menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan, guna mencari alternatif pemecahan atas berbagai soal.

 

“Saya melihat bahwa sudah saatnya pemerintahan Presiden SBY memberi respon yang terbuka, tidak ragu-ragu dan tanpa tendesi apapun dalam menyikapi secara baik aspirasi politik rakyat Papua tersebut,” pungkasnya. (JO/Jayapura)

 

Sumber:  http://www.aldp-papua.com/?p=740

Scroll to Top