Desekuritisasi, kunci menuju Papua yang damai

Desekuritasisi atau penghentian pendekatan keamanan terhadap persoalan di Papua menjadi jalan bagi realisasi cita-cita menuju Papua yang damai. Tanpa upaya desekuritisasi, penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menemukan jalan buntu. Gagasan ini mengemuka dalam diskusi publik dan peluncuran buku ”Angkat Pena demi Dialog Papua”, yang ditulis oleh Pastor Neles Kebadabi Tebay di Jakarta, Selasa, (29/5).

 

Buku ini merupakan kumpulan artikel opini Pastor Neles yang pernah dimuat di media massa lokal dan internasional selama 2001-2011 dan semuanya mengangkat tema dialog untuk memecahkan masalah di Papua. “Desekuritisasi mengandaikan adanya kemauan politik dan komitmen serius pemerintah,” tegas Pastor Neles yang juga Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur (STFT) Jayapura. Ia menjelaskan, penyelesaian masalah Papua mesti dilakukan lewat dialog dan bukan dengan pendekatan keamanan. ”Selama ini wajah Indonesia di Papua seringkali identik dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kemanana dan bukan sebagai entitas yang melindungi rakyat Papua”.

 

Menurut Pastor Neles, sejak lama orang Papua mengusulkan dialog agar penyelesaian persoalan Papua berlangsung dewasa, jujur, manusiawi, adil dan beradab. Namun, lanjutnya, hal itu belum terwujud hingga kini. “Penyebab paling besarnya adalah masih kuatnya sekuritisasi dimana segala konflik diselesaikan dengan pendekatan kemanan yang malahan justeru meningkatkan kuantitas pelanggaran HAM”, tegas Ketua Jaringan Damai Papua (JDP) ini, sambil menyebutkan bahwa selama Januari-Mei 2012, terjadi 15 kasus penembakan di Papua yang menewaskan masyarakat sipil, polisi serta militer. Pastor Franz Magnis Suseno SJ, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta menegaskan, pendekatan keamanan membuat rakyat Papua semakin kehilangan harapan akan masa depan yang baik, manusiawi dan terhormat. “Pemerintah cenderung bereaksi represif menghadapi masalah-masalah di Papua yang justeru memperparah situasi”, ungkapnya.

 

Ia menambahkan, fakta ini memalukan. “Bagaimana mungkin Indonesia yang konstitusinya mengakui hak semua orang untuk hidup merdeka memiliki wilayah dimana rakyatnya terus diintimidasi, disiksa dan dibunuh selama lebih dari 40 tahun”, ungkapnya. Menurut Pastor Magnis, rakyat Papua akan merasa diri sebagai warga negara sepenuhnya apabila martabat mereka dihormati. “Penindasan, penyiksaan dan pembunuhan selama ini merupakan bentuk kebangkrutan moral aparat dan pemerintah”, tegasnya. Senada dengan itu, Tamrin Amal Tomagola, Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) mempertanyakan efektivitas pendekatan keamanan di Papua. “Mengapa Papua tetap tidak aman sementara di sana banyak tenaga keamanan?”, ungkapnya.

 

Ia menilai, keberadaan tenaga keamanan di Papua tidak membawa dampak positif. Keberadaan militer lebih sebagai penyebab konflik dan pelanggaran HAM di Papua”, kata Tamrin. Ia menyampaikan hal ini lantaran dalam banyak kasus, militer terlibat menjadi pelaku kekerasan, penembakan dan pembunuhan masyarakat sipil, namun kasus-kasusnya seringkali luput dari perhatian publik dan media massa. (Ryan Dagur, Jakarta)

 

Sumber: http://indonesia.ucanews.com/2012/05/30/desekuritisasi-kunci-menuju-papua-yang-damai/

Scroll to Top