Deputy JDP : Presiden Jokowi Harus Respon Positif atas Tawaran TPN OPM, Ini alasannya

KORANDAERAH.COM- Deputy Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy kembali angkat bicara soal ajakan Letnan Jenderal Jeffrey Bomanak yang berkedudukan di Markas Besar Organisasi Papua Merdeka-Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (OPM-TPNPB) di Victoria, Australia, yang menyerukan gencatan senjata terkait wabah Covid-19. Adapun ajakan gencatan senjata di tengah Wabah menyebarnya virus corona (Covid-19) dikirim ke Presiden Joko Widodo pada 8 April 2020 yang lalu.

“Bagi saya sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), seruan dan pernyataan TPN OPM untuk dilakukannya jedah kemanusiaan (humanitarian pause) ini sungguh terhormat dan patut mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara Indonesia. Jedah kemanusiaan (humanitarian pause) merupakan suatu hal yang dibenarkan dalam konteks Hukum Humaniter Internasional,” kata Yan kepada media ini, Minggu (12/4/2020).

Menurutnya, dengan adanya jedah kemanusiaan tersebut, maka para pihak yang tengah terlibat kontak senjata yaitu Polri dan TNI serta TPN OPM semestinya saling menahan diri dan mengutamakan pemberian layanan kesehatan maksimal bagi warga dan rakyat di kawasan Tembagapura dan sekitarnya hingga wilayah pegunungan tengah demi kemanusiaan.

“Dalam upaya mendorong dan menjadikan Tanah Papua sebagai zona damai, saya selaku salah satu Deputy Koordinator Jarimhan Damai Papua (JDP) menghimbau segenap pihak untuk senantiasa mengedepankan jalan damai dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dalam hal apapun di Tanah Papua, termasuk di area tambang PT.Freeport Indonesia Company (FIC) di Tembagapura dan Timika, Provinsi Papua,” ujar yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LP3BH) Manokwari itu.


Selain itu, kata Yan, hendaknya pihak manajemen PT.Freeport Indonesia memberi ruang bagi dimulainya upaya-upaya damai dalam membicarakan cara-cara pengamanan yang lebih lunak (soft).

Hal itu termasuk dengan melibatkan masyarakat adat Amungme selaku pemilik adat Bumi Nemangkawi dan suku Kamoro sebagai korban pencemaran limbah produksi tambang PT.FIC selama lebih dari 50 tahun ini.

“Keterlibatan mereka (Amungme dan Kamoro) dalam merumuskan kembali model pengamanan perusahaan raksasa tersebut menjadi hal yang urgen menurut saya. Seyogyanya menejemen PT.FIC dapat belajar dari pengalaman Byond Petroleum (BP) Indonesia yang sukses menjalankan operasi tambang gas alam dan bisnisnya di wilayah Teluk Bintuni selama lebih dari 10 tahun terakhir dengan model Pengamanan Terpadu Berbasis pada Masyarakat (Integrated Comulmunity Based Security/ICBS).

Empat alasan tawaran Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (OPM-TPNPB) di Victoria, Australia ini meliputi :

“Alasan pertama, bahwa TPN OPM tidak akan menyerang fasilitas-fasilitas kesehatan. Kedua, Bomanak Jeffrey dan kelompoknya ingin memberi garansi (jaminan) bahwa mereka ingin agar mobilisasi peralatan kesehatan dan tenaga media dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 tidak terganggu karena adanya kontak senjata diantara TPN OPM dengan Polri dan TNI,” kata pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), yang pernah meraih Penghargaan Internasional HAM bernama John Humphrey Freedom Award di Montreal-Canada pada tahun 2005 itu.

Alasan ketiga, bahwa TPN OPM sangat mengkuatirkan bahaya wabah pandemi covid-19 yang bakal menyasar rakyat Papua dengan kondisi ketersediaan layanan kesehatan dasar yang sangat rendah dewasa ini.

Sedangkan alasan keempat, TPN OPM juga ingin memberi dukungan bagi ketersediaan informasi akurat dalam konteks pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 tersebut di wilayah konflik bersenjata dan tanah Papua.

Lanjut mantan wartawan Harian Cendrawasih Pos itu, bahwa di tengah Umat Kristiani di Tanah Papua sedang merayaka Pesta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah 2020 itu hendaknya memberi makna yang mendalam terhadap situasi dan kondisi masyarakat di Tanah Papua saat ini.
Bahwa, kematian Kristus pada Jumat Agung (10/4), juga tidak terlepas dari situasi penanganan wabah pandemi Covid-19 yang tengah melanda hampir seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga ke Tanah Papua.

Pada saat yang sama di wilayah kota Tembagapura, Provinsi Papua dan sekitarnya telah berlangsung kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) dengan personil Polri dan TNI yang juga telah membawa korban di kedua belah pihak. Bahkan terdapat pula korban di pihak sipil, seperti yang terjadi pada Senin, (30/3/2020) lalu.

Dalam insiden penembakan yang rekamannya dalam video sempat beredar luas di media sosial telah jatuh korban 1 (satu) oramg karyawan PT.Freeport Indonesia berkewarganegaraan Selandia Baru tewas dan 2 (dua) karyawan lainnya berkebangsaan Indonesia luka-luka. Penembakab terjadi di area perkantoran (office building) perusahaan tambang raksasa bersaham Amerika dan Indonesia tersebut. *
Editor : Timred

Sumber: https://korandaerah.com/2020/04/13/koordinator-jdp-presiden-jokowi-harus-respon-positif-atas-tawaran-tpn-opm-ini-alasannya/

Scroll to Top