Jimmy Demianus

Dana Otsus Belum Tingkatkan Kesejahteraan di Papua

Jimmy Demianus Foto: Jimmy Demianus IjieJAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie mengatakan dana otonomi khusus (Otsus) yang jumlahnya triliunan rupiah itu selama ini ternyata tidak menyentuh pembangunan masyarakat di Papua, karena banyak dikorupsi dan disalahgunakan oleh pejabat Pemda.

 

Karena itu pihak aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri lakukan pengusutan bagi mereka yang dianggap korup dan menyeret pejabat itu ke meja hijau? “Apakah, pejabat yang terlibat itu nantinya akan membuka keterlibatan pejabat yang lain?” itu akan terlihat setelah diusut.

 

Hal itu dikemukakan Jimmy dalam diskusi kenegaraan “Kekerasan Di Papua” bersama anggota DPD RI asal Provinsi Papua Wahidin Ismail dan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (4/3/13).

 

Menurut Jimmy, Pak SBY berjanji akan melakukan pendekatan dengan hati, namun buktinya yang terjadi adalah sangat hati-hati, dan dialog itu belum pernah terjadi. “Jadi, yang dibutuhkan itu ketegasan sikap dan tindakan. Dengan dana Rp 4 triliun untuk Papua Barat dan Rp 7 triliun untuk Papua, dengan penduduk asli sebesar satu juta orang, kalau benar untuk membangun Papua, dana itu sudah sangat cukup. Tapi, kanapa tidak mensejahterakan? Untuk itu, kegagalan itu bukan saja karena Pemda Papua, tapi juga Jakarta,” tambah Jimmy.

 

Soal konflik , anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Wahidin Ismail menilai konflik yang terjadi di Papua karena ada masalah politik, kemanusiaan, dan pelanggaran HAM yang masih diaanggap belum tuntas. Otsus pun belum terlaksana dengan baik, karena banyak anggaran yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan Papua dengan benar. Karena itu, pemerintah harus berkomunikasi dengan baik dan konsisten dalam membuat kebijakan. “Tak bisa melepas uang Otsus begitu saja, tanpa pengawasan yang ketat,” ungkap Wahidin Ismail.

 

Hal yang sama diungkapkan Asvi Warman Adam, bahwa pendekatan kultural Gus Dur oleh pemerintah perlu ditiru. Apalagi penyelesaian setiap daerah itu memang tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain.

 

“Gus Dur itu mengakui identitas adat Papua dan dialog pun tak membuahkan kemerdekaan sebagaimana yang dikhawatirkan. Hanya saja dialog itu perlu dirumuskannya mengenai siapa sebagai representasi warga Papua, materi atau substansi dialog, dan format dialog yang tepat yang bagaimana? Jadi, jangan menghindari dialog,” tegasnya. (A-109/A-108)***

 

Sumber:http://www.pikiran-rakyat.com/node/225785

Scroll to Top