Bonefasius: Terhadap Upaya Dialog Perdamaian di Papua

JAYAPURA – Adanya dukungan dunia internasional terhadap upaya dialog Jakarta-Papua sebagaimana diungkapkan Pdt Socrates Sofian Yoman, dinilai bukan hal yang baru. Sebab kenyataannya sudah sejak lama, dunia intenasional selalu mendukung upaya-upaya dialog untuk perdamaian di Papua.Hal itu dilontarkan Bonefasius Bao, Staf Pengajar dan Ketua Program Studi Sospol Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) kepada Bintang Papua di Abepura, Kamis (20/9.

 

Menurut Bao, aktifis Ormas Nasdem ini, “ Bila wacana dialogpun turut mendapatkan dukungan Internaisonal bukan hal baru, sudah lama dunia Internasional memberikan dukungannya terhadap upaya- upaya dialog untuk Perdamaian di Papua. Sekarang apakah sudah ada kemauan baik itu dari Pemerintah Pusat untuk membuka diri untuk Dialog dengan masyarakat Papua,” ujar Bao. Dikatakan, Sekarang yang menjadi masalah adalah siapa siapa yang dilibatkan dalam dialog, apakah seluruh masyarakat Papua yang mendiami seluruh Papua ataukah perwakilan yang ditunjuk, bila Dialog nanti terwujud dan mengambil perwakilan masyarakat, pertanyaannya adalah apakah perwakilan itu sudah masuk representatif dari seluruh masyarakat adat di Papua ini atau perwakilan saja, hal ini jangan kemudian menjadi kesulitan. Bila ternyata yang ikut dalam Dialog adalah perwakilan orang asli Papua hingga nantinya merepresentasi wakilnya”.  “Kalau dipotret dari sisi budaya, banyak budaya suku suku di Papua ini, paling tidak ada representasi dari masing masing suku, hingga nantinya orang tak lagi berteriak , ada diskriminasi dalam perwakilan masin g masing suku atau ada hal hal dibalik keterwakilan sukunya itu, hingga semua sama sama tahu, sama sama punya pendapat,’katanya.

 

Demikian Pemerintah, lanjut dia, wajib hukumnya mengakomodir apapun yang terjadi termasuk sumber dan akar masalahnya terkait dengan persoalan Papua ini sebenarnya. Dirinya melihat kualitas Dialog bisa dilihat dari kuantitas. Kita ini terdiri dari suku mayoritas suku bangsa, apakah kemudian Pemerintah menerima dari semua kelompok itu.

 

Menurut pemikiran dia, sebaiknya sebelum ada Dialog yang besar antara rakyat Papua dengan Pemerintah, ada Dialog interen yang melibatkan semua suku bangsa yang ada di Papua, semua diajak bersama sama, satu meja, boleh dikatakan dalam sebuah bentuk seperti apa, kemudian berbicara kira kira siapa yang diwakilkan untuk berbicara dalam Dialog nanti, itu bisa semua namun bisa juga diwakilkan dan mendapatkan repersentasi atau menda­patkan dukungan suara mayoritas secara demokrasi bahwa, kami ini mau diwakili oleh orang orang seperti ini, atau lembaga ini, kelompok ini contohnya.

 

Dalam kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden yang diwakili DR. Albert Hasibuan, Rabu( 5/9)( Bintang Papua, Kamis 6 September) dijelas­kan, sudah ada maksud baik Pemerintah Pusat untuk berdialog dengan rakyat di Papua, Pemerintah juga mendukung upaya upaya Dialog yang tengah digagas Jaringan Damai Papua, demikian “Trust” menjadi prasyarat utama untuk membangun ruang Dialog Jakarta – Papua yang menjadi agenda kedatangan Tim Kerja Watimpres yang diketua Albert Hasibuan.

 

“Trust” atau kepercayaan itu penting untuk memulai Dialog, mengigat ada ketakutan Pemerintah Pusat bahwa Dialog akan membahas masalah Papua Merdeka, Bonefasius Bao menyatakan dalam Dialog yang sedang digagas ini, isu merdeka merupakan sebuah dinamika Demokrasi dan hal itu wajar wajar saja orang mengungkapkan hal itu.

 

Namun sebagai sebuah Negara dalam konteks Politik, apapun yang menjadi mutan muatan dalam diskusi Dialog nanti harus diakomodir, Negara wajib menerima itu kemudian Negara juga dengan dukungan Politik dengan semua alat perangkat yang ada, bisa melakukan sesuatu dalam konteks Persatuan dan Kesatuan, sangat wajar ada intepretasi nilai Pemerintah tentang isu Merdeka dalam Dialog.

 

Jadi, apapun yang kemu­dian Wacana yang berkem­bang nanti, akan berbicara tentang merdeka dalam konteks kebebasan berbicara, merupakan sesuatu yang sah sah saja dalam konteks menyampaikan pendapat, atau konteks berserikart dan berkumpul merupakan sesuatu yang menjadi prinsip dasar Demokrasi, ujarnya.

 

Pertanyaannya adalah, jangan kemudian Pemerintah membuat stigmatisasi atau ketakutan terlebih dahulu sebelum ada penyampaian untuk berdialog, kuncinya disitu hingga persoalan sekarang, “Adakah kemauan baik dari Pemerintah Pusat untuk melakukan Dialog yang kemudian menstigmatisasinya, menimbulkan unsur ketakutan ketakutan, kapan persoalan Papua itu bisa diselesaikan kalau bukan lewat Dialog. Adalah tugas Pemerintah untuk mencari win win Solution, kira kira mana yang terbaik untuk masyarakat Papua khususnya dan untuk kepen­tingan Nasional Umumnya”.

 

Perempuan Perlu Dilibatkan

Pendapat perempuan Papua perlu didengar dalam memulai Dialog Jakarta – Papua sebagai masukan dalam memberikan bobot sendiri dalam Dialog, sebab perempuan sekarang punya era sudah berbeda dalam konteks sekarang, kata Bao.

 

Dijaman yang berbeda, kalau kita berbicara dalam konteks budaya perempuan dalam tanda kutip, masih terpinggirkan dan tak punya hak berbicara, namun untuk era kekinian tak lagi mengatakan persoalan gender itu hal yang naif, sekarang perempuan juga harus bisa berbicara juga dimana unsur lembaga representatif MRP juga menempatkan unsur Perempuan disitu, jadi perempuan harus didorong, punya hak suara untuk menyampaikan apa yang menjadi problematik atau apa yang kira kira mau disampaikan perempuan dalam Dialog Jakarta – Papua. Dirinya mendukung, bila Perempuan Papua dilibatkan dalam proses proses apa saja hingga pada tahap Dialog.

 

Penembakan dan Kisruh Warga

Di tengah gencarnya upaya merintis Dialog Jakarta- Papua, baik oleh Jaringan Damai Papua dan di tengah kunjungan Ketua Tim Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan, terjadi kisruh warga di Komplek Organda Padang Bulan Abepura yang menewaskan seorang warga.

 

Menurut Bonefasius Bao, “ Kita prihatin mengapa masyarakat kita begitu mudah beringas, terprovokasi, keja­dian seperti penembakan dan kisruh warga di Komplek Organda, sangat disa­yangkan, bukan masalah Organda saja, melainkan semua masalah sosial lainnya, idealnya iden­tifikasi itu dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor penyebabnya, akar masalah­nya dan lainnya, ungkapnya.

 

Menurut dia, “ Kita tak lagi memandang sesama sebagai makluk sosial dan makluk berbudaya. Bila dipotret dari Perspektif Strukturalis, dirinya melihat, ada sesuatu kebijakan elit yang keliru, kita sibuk membangun diri dari sisi fisik, namun lupa membangun Manusia dan Kemanusiaan­nya, didalamnya ada karakter, sikap, tingkah laku dan lainnya. Disparsitas disegala bidang, memposisikan diri sebagai orang nomor dua yang kemudian selalu melihat orang lain sebagai “Lian”, atau Musuh Yang Mengancam”.

Dia menawarkan sebuah Solusi, “ Poin penting yang harus dilakukan Pengambil Kebijakan adalah melakukan identifikasi masalah, diagnosis, selanjutnya ambil solusi pemecahan masalah yang tepat. (Ven/don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/26851-bonefasius-terhadap-upaya-dialog-perdamaian-di-papua

Scroll to Top