Benahi Pola Komunikasi Jakarta

 Sumber berita: Kompas, Jum’at, 31 Agustus 2012

 

Merauke, Kompas – Wakil Ketua DPRD Merauke Matheus L Gebze mengungkapkan, pola komunikasi pemarintah pusat dengan warga Papua harus dibenahi. Pemerintah pusat tidak perlu malu dating ke Papua untuk berdialog secara sejajar dengan seluruh elemen di Papua guna mencari solusi bersama.

 

“Kita semua tidak mau Papua ada gejolak terus. Kita mau Papua ini damai,” kata Matheus di Merauke, Kamis (30/8).

 

Ia mengatakan, dialog tidak mungkin digelar sekali langsung selesai karena banyak dan rumitnya persoalan. Beberapa persoalan yang diusulkan masuk dalam agenda dialog misalnya ketertinggalan dan kesenjangan ekonomi yang dialami warga asli Papua, keadilan, dan kesempatan yang sama di  berbagai bidang. ”Orang Papua tidak minta merdeka, tapi minta agar dihargai dan didengar,” ungkap Matheus.

 

Kepala pengembangan Sosial Ekonomi Yayasan Santo Antonius Jago Bukit mengatakan, isi dialog yang diusulkan meliputi dimenasi politik, sosial, ekonomi, lingkugan, pendidikan dan kesehatan. ”Hal itu selama ini jadi persoalan mendasar di Papua,” ujar Jago.

 

Di Timika, Koordinator Jaringan Damai Papua Neles Tebay mengatakan, berulangnya kasus penembakan dibeberapa wilayah di Papua seperti Paniai, Keerom, Timika, Jayapura, dan Puncak Jaya menunjukkan Papua belum jadi tanah damai. ”Masing-masing pelaku memiliki alasan pembenaran atas tindakan mereka. Selain itu, saling tidak percata di antara semua komponen masyarakat dan pemerintah terus bercokol,” ujarnya.

 

Langkah utama untuk menghentikan rentetan kekerasan di Papua adalah memutus rantai siklus kekerasan tersebut. Semua pihak seperti orang asli Papua, pendatang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, anggota Organisasi Papua Merdeka, orang Papua diluar negeri harus duduk bersama menyatukan visi dan komitmen membangun Papua.

 

Terkait penembakan yang melukai seorang sopir, Kela Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Johannes Nugroho Wicaksono mengatakan polisi terus menyelidiki. Iring-iringan kendaran yang masih terjebak telah dievakuasi oleh polisi.

 

Di Jakarta, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepanji mengemukakan, pemerintah harus segera menemukan dan melaksanakan dialog dengan Papua sesuai hetrogenitas masyarakat Papua. Dialog itu bisa sporadis atau formal dalam peyung kebangsaan. Ia mengatakan, integrasi hanya bisa dilakukan lewat proses yang panjang. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan mengatakan, dialog yang bisa diterima adalah dialog antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

 

Secara terpisah, Koordinator Jaringan Damai Papua di Jakarta yang juga Koordinator Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan S. Widjojo mengungkapkan, Jaringan Damai Papua telah berkeliling ke 26 kabupaten di Papua bertemu tokoh-tokoh dan berbagai elemen masyarakat Papua. Dialog sebagai tawaran solusi damai penyelesaian konflik dan berbagai masalah di Papua mendapat sambutan positif. (RWN/JOS/EDN)

Scroll to Top