Bahasa Dialog Sudah Ada Dalam Diri Orang Papua

Sentani – Jaringan Damai Papua (JDP) terus memperjuangkan pendekatan dialog melalui dialog Jakarta Papua sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik di Papua.

 

“Bukan hal baru ketika kita berbicara tentang dialog. Berbicara tentang peradaban orang Papua, bahasa dialog dapat ditemukan dalam bahasa lokal dari setiap suku-suku di Papua. Misalnya, suku Mee menyebut istilah “manatiga” yang berarti bicara dulu. Dialog dilakukan untuk menjelaskan, mengidentifikasi masalah, mencari, menyepakati melalui solusi  yang adil, damai, bermartabat dan elegan,” ucap Koordinator JDP Pastor DR. Neles Tebay. Pr di depan peserta Lokakarya Indikator Papua Tanah Damai se-Papua dan Papua Barat, kemarin (13/06/2013) di lokasi Bruderan sentani.

 

Pastor Neles menjelaskan bahwa, Papua kekinian ada dalam dua posisi yang berlawanan. Pemerintah Indonesia mempertahankan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercermin dalam “NKRI harga mati”. Orang Papua yang berbeda pandangan dalam berjuang mendirikan Negara Papua Barat dengan semangat “Papua Merdeka harga mati”.

 

“Perbedaan ideologi ini menimbulkan konflik dan kekerasan antara pemerintah Indonesia terhadap orang asli Papua berlangsung sejak 1 Mei 1963 hingga kini”.

 

Jelasnya lagi, “Konfik yang berkepanjangan ini menimbulkan rasa saling curiga, tidak percaya satu sama lainnya, sehingga banyak orang asli Papua menjadi korban. Pengalaman selama 50 tahun Papua dalam NKRI memperlihatkan kekerasan tidak pernah menyelesaikan konflik”.

 

Lanjutnya, ditengah kekerasan yang sedang berlangsung, pemerintah Indonesia memberikan Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2001 yang menurut sejumlah pihak sebagai bentuk dari winwin solution dalam menyelesaikan konflik di Papua.

 

“Orang Papua tidak punya rasa memiliki terhadap kebijakan Otsus. Di sisi lain pemerintah tidak melaksanakan Undang-undang Otsus secara efektif dan konsisten dengan tidak membuat grand design dari Undang-undang Otsus. Hal ini makin menimbulkan banyak masalah, membuat orang Papua menolak Undang-Undang Otsus yang dalam implementasinya belum menyentuh ke berbagai lapisan”.

 

“Pilihan jalan dialog ini sudah dirumuskan dalam Kongres Nasional Papua II tahun 2000 lalu,  dilakukan secara bersama-sama oleh orang, menghasilkan keputusan bersama membentuk Presidium Dewan Papua (PDP), yang salah satu tugasnya mendorong, mengawal dan melakukan dialog dengan pemerintah Indonesia. Gagasan dialog tidak lagi didorong oleh PDP,  akibat pimpinan PDP dibunuh dan anggotanya dipenjara,” jelasnya panjang lebar.

 

Pastor Neles menyakini bahwa semua orang tinggal di Papua ingin merasa damai. “Damai itu tidak datang sendiri tetapi bagaimana kita menghadirkan damai itu. Upaya membangun Papua tanah damai tidak dapat dimonopoli oleh suatu kelompok saja, sehingga pemangku-pemangku kepentingan di Papua perlu melibatkan diri demi mewujudkan Papua tanah damai yakni, Orang asli Papua, semua penduduk Papua, Pemerintah lokal, Pemerintah pusat, TNI, Polri, Perusahan-perusahan yang megeksplorasi sumber daya alam di Papua, TPN/OPM dan orang  Papua yang di luar negeri. Impian Papua tanah damai menjadi impian semua orang. Papua  damai merupakan inisiatif semua orang, dilaksanakan oleh semua orang, untuk kepentingan semua orang melalui berdoa, berdialog dan bekerja,”  ungkapnya dalam acara pembukaan.

 

Lokakarya yang berlangsung dari tanggal 12-14 Juni 2013 dihadiri oleh koordinator JDP Jakarta, Dr. Muridan Satrio Widjojo dan anggota JDP Jakarta. Perwakilan tokoh agama, tokoh paguyuban, nampak hadir antara lain Prof Lapona dan Drs. Arianto Kadir Msi (sekretaris Muhamadiyah dan perwakilan Paguyuban Gorontalo). Ada juga aktifis LSM HAM, Kesehatan dan KPA Provinsi Papua. Selain itu, ada juga perwakilan masyarakat sipil dari komunitas non Papua yang selama ini difasilitasi oleh AlDP dari daerah se Papua dan Papua Barat. (RM/Jayapura)

 

Sumber: http://www.aldp-papua.com/bahasa-dialog-sudah-ada-dalam-diri-orang-papua/

Scroll to Top