99040912-Hillary-SBY3

AS Ingin Satukan Suara ASEAN

99040912-Hillary-SBY3Fasilitas keamanan dan tambahan pasukan AS akan dikirim ke Filipina dan Australia.

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (4/9), menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Hillary Rodham Clinton di Kantor Presiden, Jakarta.

Hillary tiba tepat di depan pelataran Kantor Presiden sekitar pukul 09.30 WIB dengan menggunakan mobil bernomor polisi CD-12-01 dan langsung disambut Presiden SBY.

Hillary dalam kunjungannya kali ini tiba di Jakarta pada Senin (3/9) petang, dan langsung bertemu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Sumber The Guardian, surat kabar Inggris di rombongan Clinton, Selasa, menegaskan, agenda utama kedatangan Hillary Clinton ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, salah satunya adalah menegaskan komitmen negara-negara itu akan diplomasi di Laut China Selatan. Disebutkan, AS tetap menginginkan pengaruh kuat di wlayah Asia Pasifik, juga di Laut China Selatan.

Diplomat yang merahasiakan namanya ini mengakui agenda rangkaian kunjungan Clinton ke Pasifik, Indonesia, Brunei, dan China adalah menyatukan suara ASEAN dalam diplomasi wilayah ini. Meski ia mengakui akan ada pengiriman pasukan tambahan serta pembangunan fasilitas keamanan AS di Filipina dan Australia segera.

Uniknya, kedatangan Hillary Clinton di Jakarta ditanggapi sebagai hal yang paradoksal dengan komitmen AS untuk penegakan HAM dan seolah sebagai tindakan naif negara Adidaya itu.

Pernyataan Clinton, mantan ibu negara yang kini menjadi ujung tombak diplomasi AS, akan harapannya agar Indonesia memainkan peran lebih besar di ASEAN untuk konflik Laut China Selatan, dinilai The Guardian, sebagal hal yang agak kurang realistis.

“Yang paling penting adalah bahwa kita sepakat menggunakan proses-proses diplomasi untuk mengakommodasi kepentingan ASEAN dan China daripada menggunakan cara-cara lain,” kata salah satu pejabat senior diplomat AS yang ikut mendampingi Clinton dalam kunjungan ke Indonesia kepada The Guardian, Senin.

The Guardian tidak menafikan bahwa Indonesia kini masih menjadi negara terkuat di ASEAN dan sangat berpengaruh dengan wajah mayoritas muslim yang demokratis. Namun, AS yang dinilai naif akan peranan ini bisa dominan untuk menyatukan perkumpulan negara- negara Asia Tenggara ke dalam kesepakatan bulat, apalagi menghadapi China.

Clinton dinilai lupa bahwa ASEAN tidak mempunyai satu suara menghadapi China, mitra sekaligus seteru AS dalam penanaman pengaruh dan ekonomi di Asia Tenggara. KTT ASEAN di Kamboja jelas menunjukkan bahwa ada keinginan beberapa negara anggota ASEAN untuk berkonfrontasi dengan China secara langsung, seperti Filipina dan Vietnam. Namun ada juga yang justru memihak China, seperti Kamboja.

Keinginan AS menyoal peran ASEAN terhadap China, yang dianalogikan The Guardian sebagai skenario Gulliver; raksasa yang diikat oleh kurcaci-kurcaci kecil yang bersatu, tak bisa diterapkan. ASEAN, jika diibaratkan dengan kurcaci-kurcaci atau pihak kecil menghadapi China, tidak bisa kompak untuk melakukan aksi “menekan” komitmen China.

Meskipun harus diapresiasi, harapan ini bukan tidak mungkin. Indonesia diakui sudah membuat langkah panjang dan sangat baik dengan membuat draf code of conduct sebagai suatu konsensus yang akan dibahas ASEAN-China.

Harapan akan peran Indonesia tegas dinyatakan AS. Pengambilan keputusan secara damai serta memperbanyak dialog dalam rangka penyelesaian konflik menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan Menlu Marty Natalegawa dan Menlu AS Hillary Clinton, Senin, di Jakarta.

Kedua negara sepakat tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam pelbagai aspek, termasuk agama, sektarian, serta etnis.

Peluang Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Clinton, cukup besar, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di kawasan. “Dunia melihat Indonesia sebagai negara pemimpin demokrasi di kawasan, juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, untuk mempromosikan demokrasi dan HAM. Kami akan bekerja sama untuk menerapkan prinsip-prinsip terkait hal tersebut,” tuturnya.

Dukung Papua dalam NKRI

Menyinggung pernyataan Clinton tersebut, saat ditanyakan tentang catatan pelanggaran HAM di Papua, ia meyakini jalan damai akan menjadi solusi terbaik.

Istri dari mantan Presiden Bill Clinton ini juga menegaskan AS mendukung Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari teritori Indonesia sepenuhnya. Penyelidikan yang transparan, dikatakannya, perlu dilakukan dalam menindak kasus kekerasan.

“Kami mendukung keutuhan wilayah (NKRI), termasuk di dalamnya Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami sangat yakin dialog antara perwakilan masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia akan membantu mengatasi permasalahan Papua dan menyelesaikan konflik secara damai, memperbaiki pemerintahan dan pembangunan. Menurut kami, harus ada konsultasi inklusif dengan masyarakat Papua dan penerapan otonomi khusus,” tutur perempuan yang mengenakan blazer merah muda dalam jumpa pers bersama Marty Natalegawa, Senin malam.

Selain kasus HAM dan demokrasi, isu Laut China Selatan menjadi topik yang tidak terlewatkan dalam pertemuan kedua Menlu kemarin. RI dan AS satu suara bahwa konflik saling klaim atas wilayah Laut China Selatan harus diselesaikan (juga) secara damai sesuai dengan hukum internasional. Code of conduct, dikatakan Marty, harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap negara terkait.

Senada dengan Marty, Clinton mengatakan bahwa AS tetap mendukung ASEAN dan China untuk menghasilkan progres yang berarti dengan menyelesaikan code of conduct yang komprehensif sebagai marka jalan dan prosedur yang jelas menyelesaikan konflik secara damai. “Kami mendukung enam poin prinsip yang ditetapkan ASEAN untuk Laut China Selatan. Kami akan tetap mendukung ASEAN,” katanya.

Tentang ambisi AS atas Laut China Selatan, Clinton menyatakan, kepentingan AS hanya sebatas menjaga stabilitas di wilayah tersebut. “AS memiliki kepentingan nasional, seperti yang dimiliki setiap negara, yaitu kepentingan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, menghargai hukum internasional, kebebasan navigasi, serta perdagangan di Laut China Selatan. Seperti telah saya katakan berulang kali, AS tidak mengambil posisi dalam klaim teritori, tapi kami yakin negara-negara terkait harus bekerja sama tanpa paksaan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan,” ujarnya. (The Guardian/CR-30

Sumber:http://www.shnews.co/detile-7286-as-ingin-satukan-suara-asean.html

Scroll to Top