Suasana-Diskusi-Terbatas

ALDP Gelar Diskusi Dialog Jakarta-Papua

Suasana-Diskusi-TerbatasJayapura (17/1)  Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) di Jayapura, Papua, menggelar diskusi terbatas soal konsep dialog Jakarta-Papua yang sementara ini diusung Jaringan Damai Papua (JDP). Diskusi tersebut berlangsung pada Kamis(17/1) dan bertujuan untuk meminta pendapat dari instansi pemerintah dan instansi lainnya.

Hal ini diungkapkan sesuai catatan tertulis yang diterima tabloidjubi.com dari ALDP, Kamis (17/1).

Menurut catatan ini kalau, sejumlah aksi kekerasan terus berlangsung di Papua, aksi kekerasan senantiasa mereproduksi kekerasan. Kehidupan masyarakat sipil diliputi rasa takut dan sikap saling curiga. Beberapa pendekatan dan kebijakan pemerintah dinilai tidak aspiratif bahkan terkesan diskriminiatif terhadap salah satu pihak. Akibatnya pola relasi antara masyarakat dan pemerintah tidak berjalan baik. Relasi diantara masyarakat sipil juga demikian.

Gagasan dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah Papua tanpa kekerasan yang lahir pada Kongres Papua tahun 2000, diperkuat kembali pada buku Papua Road Map yang keluarkan oleh LIPI diterbitkan tahun 2009 dan Buku Dialog Papua Jakarta Sebuah Perspektif Papua yang ditulis oleh Pr.Dr.Neles Tebay, kemudian keduanya menginisiasi lahirnya Jaringan Damai Papua(JDP). Sepanjang tahun 2010-2011 JDP menyelenggarakan Konsultasi Publik disekitar 20 wilayah untuk kelompok Papua dan enam wilayah untuk kelompok non Papua. Kemudian menggelar Konferensi Perdamaian tanah Papua (KPP) pada 5-7 Juli 2011. KPP menghasilkan rumusan Indikator Papua tanah Damai.

Indikator ini merupakan hasil yang sangat strategis untuk meletakan pemahaman dan gagasan bersama diantara berbagai komunitas lainnya terutama yang tidak terlibat pada KPP. Sehingga semakin meluas serta dapat dieksplorasi sebagai kebutuhan bersama dari berbagai kelompok yang ada di Papua. JDP juga melakukan sejumlah pertemuan formal dan informal dengan berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah. Kini gagasan dialog bukanlah hal yang tabu sebab telah diperbincangkan oleh berbagai pihak. Bahkan Ketika persiden SBY menyatakan siap berdialog untuk menyelesaikan masalah di Papua tanggal 9 November 2011, banyak pihak merespon dan memberikan defenisi terhadap gagasan tersebut.

Presiden juga memberikan tugas khusus kepada dr.Faridh Husein dan UP4B untuk membangun komunikasi guna penyelesaian masalah di Papua dengan lebih bermartabat. Selanjutnya di awal tahun 2012, presiden SBY kembali bertemu dengan perwakilan tokoh agama untuk mendiskusikan kembali gagasan tersebut. Namun, hingga kini langkah konkrit dari pemerintah belum juga terwujud dan aksi kekerasan terus terjadi kembali di tanah Papua. Bertolak dari itu, AlDP menggelar dskusi terbatas dengan thema “Penyelesaian Papua Melalui Dialog : Permasalahan dan Peluangnya.”

Direktur ALDP, Laitifa Anum Siregar mengatakan, selama tiga tahun terakhir, lebih banyak diskusi kecil soal dialog dengan masyarakat baik masyarakat Papua maupun non Papua. Tahun 2013, JDP dan tim yang dipercayakan termasuk ALDP mulai menggelar diskusi dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya walaupun perwakilan JDP di Jakarta sudah terlebih dahulu berdiskusi dengan pemerintah.

“Di Papua, ini baru mau mulai diskusi dengan instansi pemerintahan dan instansi terkait lainnya,” kata Anum kepada wartawan setelah diskusi terbatas yang berlangsung di Aula P3W di Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Kamis. Lanjut dia, dalam diskusi yang digelar, pihaknya mencoba menyampaikan konsep dialog kepada mereka (instansi pemerintah). “Kami coba sampaikan konsep JDP seperti ini tentang dialog, kemudian bagaimana konsep mereka soal dialog” tuturnya.

Dia menambahkan, konsep dialog dari JDP merupkan konsep ilmiah tetapi belum mendengar konsep seperti apa yang diinginkan pemerintah dan instansi terkait lainnya di Papua. “Kami ingin tahu seperti apa pandangan dari pemerintah dan instansi terkait tentang dialog Jakarta-Papua,” imbuhnya. Pantauan tabloidjubi.com, diskusi terbatas itu diikuti oleh Kementrian Hukum dan HAM perwakilan Papua, Polda Papua, TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Diskusi berlangsung sehari di Aula P3W Padang Bulan, Abepura, Jayapura. (Jubi/Musa)

sumber:http://tabloidjubi.com/?p=9748

Scroll to Top