Ajak Dialog Papua

 

Pendekatan Keamanan Tak Selesaikan Masalah


Jayapura, Kompas – Masalah Papua adalah masalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan peme- rintah pusat kepada Papua atau sebaliknya keti- dakpercayaan Papua kepada pemerintah pusat. Untuk itu, jalan terbaik adalah membangun dialog.

 

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, di Jakarta, Rabu (13/6), mengatakan, semestinya masyarakat Papua melalui wakil-wakilnya diajak berdialog untuk membicarakan masalah Papua.

 

”Bagaimana mekanisme dialognya, bagaimana formatnya, apa agendanya, siapa peserta dialognya, bisa dibicarakan. Masalahnya, mau tidak melakukan dialog? Untuk membangun kepercayaan, tidak ada cara lain,” kata Syamsuddin.

 

Selama ini penyelesaian persoalan Papua dengan menggunakan pendekatan keamanan tidak pernah tuntas. Karena itu, penyelesaian Papua juga bisa melalui intervensi kemanusiaan karena pemerintah dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan dan kekerasan di Papua.

 

”Sejauh ini pemerintah hanya berhasil mengintegrasikan potensi ekonomi Papua dengan kekuatan politik dan militer. Namun, aparat gagal membangun orang Papua, gagal mengambil hati orang Papua,” kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman dari Forum Kerja Gereja Papua.

 

Di Papua, kata Ketua Sinode Kingmi Pendeta Benny Giay, lingkaran kekerasan terus dipelihara dan ketakutan dibiarkan, ujung-ujungnya banyak korban.

 

Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, pemerintah perlu merangkul warga Papua atau yang diduga separatis ke meja perundingan. ”Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk serius mempersiapkan dialog,” katanya.

 

Poengky mempertanyakan pernyataan pemerintah soal separatisme dan keterlibatan asing di Papua. ”Kalau pendekatan separatisme lagi yang dimunculkan, kita mundur lagi,” ujar Syamsuddin.

 

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Elsam Indri D Saptaningrum. Pemerintah diharapkan tidak terus memberikan label separatisme terhadap berbagai kekerasan di Papua. Selain menyelesaikan kasus kekerasan lewat proses hukum yang adil, pemerintah juga diminta tetap mengutamakan dialog sebagai sarana ideal menuntaskan konflik sejak puluhan tahun lalu itu.

 

Namun, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan, Polri tidak ingin berpolemik dengan istilah separatis atau sekelompok orang tak dikenal. ”Kita lihat saja, kalau sudah tertangkap, siapa mereka,” katanya.

 

Kekerasan di Papua, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai, dapat digolongkan bentuk teror karena menimbulkan keresahan dan ketakutan. Namun, penanganannya harus kasus per kasus.

 

Ketua Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Tonny Pariella menegaskan, ”Mengerti kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Papua itu sangat penting.” (COK/EDN/JOS/IAM/LOK/FER)

 

Sumber: Kompas, 03 September 2012

Scroll to Top