yusak reba

80 Persen Dana Otsus ke Kabupaten Perlu dikontrol Perdasi

yusak rebaPlt. Direktur Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba (Foto: Jubi)Jayapura, 15/5 (Jubi) – Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua melalui kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, guna memberikan 80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota, perlu diawasi melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), serta pengawasan yang jelas.

 

Hal ini disampaikan Plt. Direktrur Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba, sekaligus memberikan apresiasi bahwa kebijakan Gubernur Lukas Enembe sangat positif untuk kemajuan pembangunan di Papua, sedangkan 20 persen untuk Provinsi Papua.

 

“Agar penggunaan dana 80 persen lebih terarah, maka pemerintah Provinsi Papua harus membuat indikatornya seperti grand design pengelolaan dana Otsus provinsi dan kabupaten/kota,” kata Yusak, ke tabloidjubi.com, di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/5).

 

Yusak menilai, jika tak ada Indikatornya, walaupun ada regulasi yang mengaturnya tetap sulit nanti mengukur hasil dari dana Otsus itu. Seperti apa indikator di sektor pendidikan bahwa dalam kurung waktu 5 tahun ini indikator pendidikan yang dicapai ini dan itu, dan sektor lainnya.

 

“Pengawasan sosial juga penting, sebabnya dana Otsus harus transparan, karena selama ini belum ada gubernur, bupati/walikota yang mempublikasikan pengelolaan dana Otsus-nya. Dalam hal ini, pemerintah juga harus buat komitmen bahwa dalam struktur APBD Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota dana Otsus harus dipisahkan dari buku induk APBD,” saran Yusak, yang juga Dosen Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura ini.

 

Dikatakan, dirinya sangat setuju dengan kebiajakan Gubernur Papua harus menata ulang dana Otsus ini, sebab selama ini kan kabupaten/kota tidak senang dengan cara kerja dan pembagian dana Otsus. “Karena itu, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota perlu ada dasar hukumnya, yakni Peraturan Daerah Provinsi (baik Perdasus/Perdasi) atau jika belum maka harus didahulukan dengan Perdasi untuk mengatur prosentase pembagian dana dimaksud,” paparnya.

 

Ditambahkan, peruntukan 80 persen harus ada warning yang keras, dalam hal ini dana Otsus tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas atau belanja tidak langsung, namun semua harus belanja langsung ke rakyat.

 

Dikatakan, jika nantinya aturan Perdasi atau Perdasus sudah dibuat, maka disana juga harus lebih terarah dalam aturan yang tegas untuk kabupaten/kota dalam penggunaan anggaran 80 persen tersebut. “Bukan hjanya kabupaten/kota saja, tetapai juga provinsi, sebab jangan sampai dana Otsus itu salah dipergunakan atau salah dibelanjakan,” katanya.

 

Berdasarkan audit BPK RI terkait dengan dana Otsus tahun anggaran 2002 – 2010, kata Yusak, untuk Papua dan Papua Barat, ternyata Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sampai kabupaten/kota, dalam pembelanjaan dana Otsusnya itu melanggar perintah UU No 21 Tahun 2001.

 

“Misalnya pemerintah membelanjakan dana Otsus untuk gambar Presiden/Wakil Presiden dan gambar burung Garuda serta pengadaan tas berlogo Pemda, pembelian jam dinding atau membangun hotel melati plus, pakai buat TV Papua. Ini kan tidak diperintahkan UU No 21. Jadi kalau tidak ada regulasi, bisa saja 80 persen itu dibelanjakan sembarang lagi,” jelasnya.

 

Disampaikan, Perdasus itu akan menjadi dasar untuk pemerintah provinsi mengontrol alokasi pembelanjaan dana Otsus 80 persen itu. “Sekarang sisa 8 tahun pelaksanaan Otsus tersebut dan sudah pasti tidak mempunyai waktu yang cukup, Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal hanya memiliki waktu 5 tahun dan 3 tahun sisa untuk Gubernur/Wakil Gubernur berikutnya, sehingga pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan regulasi pendukung lainnya terhadap pengaturan dana 80 persen dan 20 persen itu,” paparnya. (Jubi/Eveerth)

 

Sumber: http://tabloidjubi.com/2013/05/15/80-persen-dana-otsus-ke-kabupaten-perlu-dikontrol-perdasi/

Scroll to Top